PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Edaran tentang Larangan Merokok dan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kebijakan ini ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SKh se-Kalimantan Tengah sebagai upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, bersih, serta bebas dari paparan asap rokok dan aerosol rokok elektrik.

Surat Edaran Nomor 400.3.1/6106/DISDIK.PSMA.01/2026 tertanggal 5 November 2026 tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo. Kebijakan ini bertujuan melindungi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah dari bahaya paparan asap rokok serta aerosol rokok elektrik, sekaligus mencegah pengaruh negatif perilaku merokok sejak usia sekolah.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa seluruh murid dilarang merokok maupun menggunakan rokok elektrik (vape), termasuk perangkat sejenis, baik di luar maupun di dalam lingkungan satuan pendidikan. Larangan serupa juga berlaku bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah selama berada di lingkungan sekolah.


Selain itu, warga sekolah dilarang membawa, menyimpan, menggunakan, memperjualbelikan, maupun mengedarkan rokok konvensional, rokok elektrik, cairan vape, serta perlengkapan sejenis di lingkungan sekolah. Kegiatan promosi, pemasangan iklan, pemberian sponsor, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan pemasaran produk rokok dan rokok elektrik juga tidak diperbolehkan.

Kebijakan tersebut turut mengatur bahwa kantin, koperasi, dan seluruh unit usaha di lingkungan sekolah dilarang menjual rokok konvensional maupun rokok elektrik. Orang tua atau wali murid serta masyarakat yang berkunjung ke sekolah juga diwajibkan mematuhi ketentuan kawasan tanpa rokok dan rokok elektrik. Kepala sekolah pun diminta memasukkan aturan tersebut ke dalam tata tertib sekolah serta menyosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, setiap satuan pendidikan memiliki tanggung jawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), memasang papan pengumuman atau tanda larangan merokok dan penggunaan vape di tempat strategis, serta melaksanakan sosialisasi secara berkala. Sekolah juga diminta melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada murid yang melanggar dengan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan pembinaan karakter.

Terkait sanksi, murid yang melanggar akan mendapatkan pembinaan sesuai tata tertib dan peraturan sekolah yang berlaku. Bentuk pembinaan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemanggilan orang tua atau wali, konseling, serta bentuk pembinaan edukatif lainnya sesuai tingkat pelanggaran. Sementara itu, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah yang melanggar akan diberikan pembinaan sesuai peraturan kepegawaian dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi peredaran narkotika atau penyalahgunaan zat terlarang lainnya, pihak sekolah wajib berkoordinasi dengan instansi berwenang.

Melalui penerbitan surat edaran ini, Disdik Kalteng mengajak seluruh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua atau wali murid, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung penerapan kawasan sekolah bebas rokok dan vape. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan nyaman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hidup sehat, kedisiplinan, serta keteladanan bagi generasi muda Kalimantan Tengah.

(Rzn/Foto: Media Disdik)