PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, meminta seluruh kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) mempercepat penyelesaian data kependudukan peserta didik menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Pasalnya, masih terdapat ratusan murid yang datanya belum tuntas sehingga berpotensi menghambat keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan tes tersebut.

Hal itu disampaikan Reza dalam kegiatan Video Conference (V-Con), Rabu (11/11/2026), dengan agenda pengecekan kesiapan TKA 2026, posko Job Fair, dan bantuan seragam gratis. Ia menegaskan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah telah mendapatkan dispensasi khusus dari pemerintah pusat. Namun, kelonggaran tersebut tidak boleh membuat satuan pendidikan mengabaikan persiapan administrasi peserta.

"Kita sudah mendapatkan dispensasi karena kondisi karhutla di Kalimantan Tengah. Pemerintah pusat sudah memberikan kelonggaran itu. Saya berharap seluruh kepala sekolah jangan menggampangkan pelaksanaan TKA di satuan masing-masing," tegas Reza.


Menurutnya, jangan sampai peserta didik yang memiliki hak mengikuti TKA justru kehilangan kesempatan hanya karena persoalan administratif, seperti NIK yang belum tercatat, nomor Kartu Keluarga (KK) yang bermasalah, maupun adanya NIK ganda.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdik Kalteng telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Melalui koordinasi ini, sekolah dapat melaporkan data peserta didik yang belum valid agar segera ditindaklanjuti, termasuk permasalahan NIK ganda dan kelengkapan dokumen kependudukan.

Reza mengungkapkan, masih terdapat ratusan peserta didik yang data kependudukannya belum tuntas. Karena itu, ia meminta kepala sekolah segera melakukan pengecekan dan menyampaikan kendala kepada Disdik Kalteng agar dapat dikoordinasikan dengan Dukcapil.

"Jangan sampai mereka tidak bisa mengikuti tes TKA karena tidak masuk dalam daftar. Saya minta segera dilakukan percepatan agar mereka bisa mengikuti tes," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab sekolah tidak hanya memastikan siswa yang berasal dari keluarga dengan administrasi kependudukan lengkap, tetapi juga memberikan perhatian kepada seluruh anak yang sedang menempuh pendidikan di Kalimantan Tengah. Setiap persoalan administrasi harus dicarikan solusi agar tidak menghalangi hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan dan mengikuti TKA 2026.

(Rzn/Foto: Media Disdik)