Palangka Raya, Kalteng Post – Peringatan Hari Guru Nasional tahun ini menjadi momen refleksi sekaligus apresiasi bagi dunia pendidikan di Kalimantan Tengah. Di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran, berbagai program strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru terus digulirkan. Capaian tersebut mendapat dukungan dan catatan konstruktif dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Sugiyarto, yang menilai program-program itu sudah berada di jalur yang tepat, namun masih perlu dimaksimalkan terutama dari sisi sosialisasi dan penyerapan di lapangan.

‎Sejak awal masa jabatannya, Gubernur H. Agustiar Sabran telah mendorong transformasi besar di sektor pendidikan. Program 10.000 Kuliah Gratis yang kini diikuti 33 perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah telah mengantarkan 3.060 mahasiswa menikmati kuliah tanpa biaya, dengan total anggaran Rp15,3 miliar. Program ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita Satu Keluarga Satu Sarjana dan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Selain itu, kebijakan sekolah gratis melalui BOSDA dan seragam gratis untuk siswa dari keluarga miskin ekstrem memastikan tidak ada lagi anak yang terhambat sekolah karena persoalan biaya dasar. Puluhan ribu siswa SMA, SMK, dan SKH se-Kalteng menjadi penerima manfaat, dengan skema yang mengutamakan keadilan: siswa dari keluarga mampu mendapatkan bantuan lebih sedikit, sementara porsi terbesar diberikan kepada siswa kurang mampu, termasuk pengalihan seragam dan sepatu untuk siswa kelas XI dan XII yang membutuhkan.
‎Dari sisi kesejahteraan guru, Pemerintah Provinsi Kalteng juga menggulirkan kebijakan penting melalui Pergub Nomor 34 Tahun 2025 tentang TPP ASN. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang sempat terhenti sejak 2022 kini kembali dibayarkan. Tambahan penghasilan diberikan bagi guru sertifikasi dan non-sertifikasi, pengawas sekolah, kepala sekolah, termasuk insentif khusus guru di daerah terpencil.
‎Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembayaran TPP ini.
‎“Untuk pembayaran TPP ini sudah sangat lancar termasuk tambahan insentif untuk guru yang sertifikasi maupun yang non sertifikasi sudah berjalan dengan baik dan diharapkan di bulan-bulan November Desember ini terbayarkan semuanya dan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa realisasi pembayaran TPP masih membutuhkan perhatian hingga akhir tahun. “TPP rutin baru sekitar 80%, kemudian TPP terpencil masih 50%, tapi diharapkan di triwulan IV bulan Desember ini akan terselesaikan secara keseluruhannya,” tambahnya.
‎Salah satu program besar yang menjadi perhatian Komisi III adalah Program 1.000 Rumah Guru. Program ini dimaksudkan sebagai jawaban atas kebutuhan hunian layak bagi para pendidik. Namun, Sugiyarto menyoroti masih rendahnya tingkat penyerapan.
‎“Untuk bantuan rumah program rumah guru baru di bank terdata 127, artinya masih jauh, tidak mungkin terserap 1.000 rumah guru. Menurut saya perlu disosialisasikan lagi untuk guru yang ada di daerah, kenapa kurang terserap karena mungkin kurang tersosialisasi sehingga kurang terserap,” terangnya.

Ia menjelaskan, skema program tersebut juga memerlukan dukungan ekosistem yang memadai, termasuk keberadaan pengembang dan akses perbankan.
‎“Atau mungkin karena di daerah tidak ada pengembang, karena melalui pengembang ini untuk program ini tidak berupa uang langsung tapi berupa rumah guru melalui pengembang, atau mereka sudah mengambil kredit sehingga meneruskan untuk angsuran bulanannya yang mungkin agak kesulitan. Di daerah kan tidak ada BTN, jadi perlu sosialisasi ke daerah-daerah untuk guru-guru yang memiliki SK, baik guru SD, SMP, dan SMA, yang penting warga Kalimantan Tengah yang memiliki SK guru bisa mengajukan,” jelasnya.
‎Sugiyarto menambahkan, Dinas Pendidikan sebenarnya sudah menyebarkan link pendaftaran program rumah guru, namun cakupan sosialisasinya perlu diperluas.
‎“Ini linknya sudah ada yang disebarkan Dinas Pendidikan, mungkin perlu diperluas agar masyarakat mengetahui persyaratannya,” tegasnya.
Tak hanya soal rumah guru, Sugiyarto juga mendorong agar bantuan-bantuan di bidang pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik, terus ditingkatkan di masa mendatang.
‎“Untuk bantuan-bantuan di bidang pendidikan khususnya bagi tenaga pendidik perlu lebih ditingkatkan lagi di masa-masa akan datang, apalagi untuk program 1.000 rumah guru baik bentuknya untuk uang muka perumahan atau subsidi angsuran bulanan tentunya juga perlu ditingkatkan sosialisasinya karena sepertinya sampai saat ini belum maksimal penyerapan 1.000 rumah guru ini,” ujarnya.
‎Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih intens untuk berbagai program unggulan pendidikan di Kalteng, seperti beasiswa, program sekolah gratis, dan rumah guru.
‎“Terkait dengan persyaratan-persyaratan termasuk program 1.000 rumah guru, beasiswa, bantuan pendidikan gratis perlu sosialisasi lebih intens kepada masyarakat di kabupaten/kota sehingga termanfaatkan di tahun-tahun akan datang,” tambahnya.
‎Sugiyarto juga memberikan catatan positif untuk program Huma Betang yang menjadi payung besar digitalisasi dan integrasi sistem pendidikan di Kalimantan Tengah.
‎“Untuk Program Huma Betang ini harapnya bisa berjalan dengan maksimal, tentunya perlu sosialisasi dengan luas dan benar-benar tepat sasaran. Termasuk pendidikan gratis buat anak-anak yang tidak mampu ini teranggarkan di Dinas Pendidikan untuk capaiannya, pada prinsipnya program ini harus didukung dan dilanjutkan,” ungkapnya.

Ia berharap pada tahun 2026 alokasi anggaran di sektor pendidikan dapat meningkat, sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
‎“Di 2026 teranggarkan lebih besar dari anggaran yang ada, misalnya beasiswa yang semula 10.000 menjadi 15.000 penerima manfaat, kemudian program rumah guru ditingkatkan, sekolah gratis bagi yang tidak mampu juga ditingkatkan. Mudahan tahun depan semakin meningkat, termasuk pakaian gratis bagi yang tidak mampu sudah teranggarkan, semoga di akhir tahun Desember ini tercapai dan terlaksana dengan baik sehingga tidak ada SiLPA yang mengendap di Dinas Pendidikan,” harapnya.
‎Catatan dan dukungan konstruktif Komisi III DPRD Kalteng tersebut menyempurnakan deretan capaian pendidikan di era Gubernur H. Agustiar Sabran. Di satu sisi, pemerintah daerah telah menghadirkan program-program besar seperti kuliah gratis, sekolah gratis, TPP dan insentif guru, digitalisasi pembelajaran, Kelas Digital Huma Betang, serta program 1.000 rumah guru. Di sisi lain, lembaga legislatif hadir sebagai mitra pengawas dan penguat agar program-program ini benar-benar tepat sasaran dan optimal dirasakan hingga ke pelosok.

Di momen Hari Guru Nasional tahun ini, semua upaya tersebut bermuara pada satu pesan penting: bahwa guru bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga mitra utama dalam mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera. Dukungan anggaran, program, dan kebijakan yang berpihak pada guru menjadi wujud penghormatan yang nyata bahwa memuliakan guru adalah jalan paling strategis untuk memuliakan masa depan Kalimantan Tengah dan Indonesia.
‎(Rzn/Foto: Media Disdik)