PALANGKA RAYA – Sektor pendidikan Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam evaluasi Program Strategis Nasional (Pro-SN), dengan memperoleh nilai 9 dari bobot maksimal 10. Capaian tersebut menjadi salah satu poin penting dalam evaluasi kinerja Pro-SN Semester II Tahun 2025 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (14/8/2026).
Dalam laporan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan Eko Sulistiono, disebutkan bahwa penilaian Pro-SN Semester II Tahun 2025 mencakup lima program prioritas nasional. Salah satunya adalah perluasan akses pendidikan, yang memperoleh nilai 9 dari bobot maksimal 10, khususnya pada indikator pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pendidikan Kalteng telah memenuhi 90 persen dari bobot penilaian pada indikator yang dievaluasi. Dibandingkan dengan sejumlah program prioritas lainnya, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang dengan capaian penilaian yang relatif tinggi.
Meski demikian, Inspektorat Provinsi Kalteng mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi capaian tersebut pada periode pelaporan berikutnya. Kelengkapan data dukung, pemenuhan indikator, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat.
Hal senada disampaikan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri, Harun Yuni Aprilliyanta, yang mendorong Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota untuk tidak berkecil hati dengan hasil evaluasi, tetapi menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja.
“Di sektor pendidikan nilai 9 dari 10. Semoga pelaporan semester ini bisa minimal sama,” demikian disampaikan Inspektur dalam laporan evaluasi.
Harun menegaskan, pelaksanaan Pro-SN tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar angka penilaian pemerintah daerah. Menurutnya, program strategis nasional pada akhirnya harus bermuara pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program di lapangan harus berjalan nyata dan diikuti dengan administrasi serta dokumentasi yang baik.
“Jangan berkecil hati bahwa hasil kita belum memuaskan. Kami berharap ini menjadi cambuk dan motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih baik, dalam artian bekerja secara nyata dan juga bekerja secara administratif,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, saat membacakan sambutan Wakil Gubernur Kalteng, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menerima hasil evaluasi secara terbuka. Setiap koreksi, menurutnya, harus menjadi bahan untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kita tidak perlu defensif terhadap koreksi yang diberikan. Yang terpenting adalah kemauan untuk memperbaiki,” tegasnya.
Bagi sektor pendidikan, capaian 9 dari 10 menjadi modal penting untuk menghadapi pelaporan Pro-SN Semester I Tahun 2026. Pemenuhan data dukung dan koordinasi antara perangkat daerah akan terus diperkuat agar capaian yang telah diraih dapat minimal dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada periode pelaporan berikutnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Kalteng juga berharap memperoleh pendampingan dan arahan dari Itjen Kemendagri, terutama terkait pemenuhan data dukung, indikator yang kewenangannya beririsan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta indikator yang berkaitan dengan inovasi.
Dengan semangat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, capaian sektor pendidikan Kalteng yang telah mencapai 9 dari 10 diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Rzn/Foto: Media Disdik)