‎Palangka Raya – Persoalan fasilitas pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menjadi sorotan utama dalam audiensi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang berlangsung di Aula Pintar Disdik Kalteng, Senin (2/3/2026).

‎

‎Dalam diskusi tersebut, anggota DPRD Kobar menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi sekolah-sekolah di daerah. Mulai dari kekurangan kursi dan meja, keterbatasan tenaga pengajar, hingga minimnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

‎Salah satu anggota dewan mengungkapkan bahwa di sejumlah sekolah, masih terjadi pungutan BPP yang sifatnya sukarela hasil musyawarah dengan orang tua siswa. Hal itu, menurutnya, dilakukan karena Dana BOS dinilai belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan operasional sekolah, termasuk untuk menggaji guru honorer yang sebagian masih menerima upah di bawah satu juta rupiah per bulan.

‎“Kami sebagai anggota DPRD tentu mengawal. Mengawal bukan berarti membiarkan jika ada kekurangan, tetapi memastikan ada solusi,” tegasnya.


‎Sorotan lebih tajam datang terkait kondisi sekolah di wilayah 3T. Anggota dewan lainnya menyampaikan bahwa fasilitas pendidikan dari tingkat SD hingga SMA masih jauh dari kata layak.

‎“Honorer di daerah kami bisa mengajar tujuh sampai delapan mata pelajaran dengan gaji yang sangat minim, bahkan kadang tidak dibayar. Ini tentu sangat tidak layak,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa hak mendapatkan pendidikan yang layak seharusnya sama, di mana pun siswa berada, tanpa membedakan wilayah perkotaan maupun daerah 3T.

‎Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran terus mendorong transparansi dan pemerataan pembangunan pendidikan melalui digitalisasi data dan pengawasan berbasis teknologi.

‎

‎Ia memaparkan, melalui aplikasi PENA KALTENG, masyarakat kini dapat memantau kondisi sekolah secara terbuka. Mulai dari jumlah guru, jumlah peserta didik, hingga penggunaan Dana BOS setiap tahunnya. Bahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dapat dipantau melalui aplikasi tersebut.

‎“Sekarang sudah tidak bisa bohong lagi. Semua data sekolah, termasuk dana BOS dipakai untuk apa saja, bisa dilihat langsung melalui handphone,” jelasnya.

‎Disdik Kalteng juga telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana prasarana, di antaranya pemasangan panel surya di SMK Negeri 2 Pangkalan Bun agar tidak lagi terkendala listrik. Selain itu, digitalisasi kelas dan penyediaan internet berbasis Starlink juga telah dilakukan di sejumlah sekolah.

‎

‎Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas sekolah untuk kegiatan masyarakat, selama tidak mengganggu proses pembelajaran. Langkah ini dinilai sebagai bentuk optimalisasi aset pendidikan agar lebih bermanfaat luas.

‎Dalam kesempatan tersebut, Kadisdik turut menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Garuda di Kotawaringin Barat. Sekolah tersebut nantinya akan menjadi sekolah berasrama dengan kuota sekitar 120 siswa per tahun dan terbuka bagi siswa dari seluruh Indonesia.

‎“Yang menjadi siswa di sana bukan hanya anak-anak Kobar, tetapi anak-anak se-Indonesia. Namun tentu anak Kobar juga punya kesempatan jika lolos seleksi,” ujarnya.

‎

‎Audiensi yang berlangsung dinamis itu ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah. DPRD Kobar menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, sembari berharap persoalan-persoalan mendesak di daerah 3T dapat segera menjadi prioritas penanganan.

‎Diskusi ini menjadi penegas bahwa pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bersama, namun transparansi dan inovasi digital diharapkan mampu menjadi pijakan menuju perbaikan yang lebih merata di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.

(Rzn/Foto: Media Disdik).