PALANGKA RAYA – Aspek kehati-hatian dan validasi data menjadi fokus utama dalam penyaluran Program Sekolah Gratis yang disampaikan Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, saat RDP bersama Komisi III DPRD Kalteng, Senin (2/3/2026).
Dalam forum tersebut, Reza menegaskan bahwa seluruh kebijakan pendidikan kini diarahkan berbasis data agar akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terutama menyangkut program Sekolah Gratis yang menjadi bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) gagasan Gubernur H.Agustiar Sabran.
Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap program KHBS. Menurutnya, perbedaan persepsi dapat menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.
Dalam proses pemadanan data, dari total 35 ribu siswa pengusul, sebanyak 31.565 siswa telah terverifikasi dalam DTSEN. Namun terdapat 12.305 siswa yang masuk kategori desil 6 hingga 10 yang secara regulasi seharusnya tidak layak menerima bantuan.
Menariknya, para siswa di desil 6–10 tersebut telah melampirkan dokumen lengkap seperti surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani kepala desa atau lurah, bahkan dokumentasi kondisi rumah. Kondisi ini menjadi perhatian serius Disdik Kalteng.
“Kita tidak ingin bantuan salah sasaran. Karena itu tahap pertama kita eksekusi desil 1 sampai 5 serta yang tidak terdaftar, sedangkan desil 6–10 kita koordinasikan dengan Dinas Sosial untuk pemutakhiran,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjaga kredibilitas program sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain membahas Sekolah Gratis, RDP juga menyinggung sejumlah kegiatan 2025 yang tertunda akibat keterbatasan fiskal daerah. Program rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yang telah direncanakan sebelumnya kini kembali diusulkan dalam anggaran 2026.
Adapun total anggaran Sekolah Gratis sebesar Rp58 miliar akan disalurkan melalui dua skema, yakni BOSDA dan bantuan belajar langsung ke rekening siswa. Setiap penerima akan memperoleh Rp1,5 juta per tahun,1 jt untuk perlengkapan sekolah melalui dana BOSDA, 500 nya disalurkan ke masing-masing rekening siswa dan disalurkan secara dua tahap.
Melalui pendekatan berbasis data dan koordinasi lintas perangkat daerah, Disdik Kalteng berharap program strategis pendidikan dapat berjalan efektif, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.